Setelah seminggu bersikap plin-plan ke berbagai arah, batasan pendekatan Prabowo mulai terlihat jelas.

Presiden Indonesia Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Elysee, Paris, Prancis, 14 April 2026 (Mustafa Yalcin/Anadolu via Getty Images)

Dipublikasikan 17 April 2026 – Indonesia, Pertahanan & Keamanan, Prancis

Pada 13 April, Presiden Indonesia Prabowo Subianto menghabiskan lima jam bersama Vladimir Putin di Kremlin membahas kerja sama energi dan pembelian minyak. Di hari yang sama, Menteri Pertahanannya, Sjafrie Sjamsoeddin, menandatangani “Kemitraan Kerja Sama Pertahanan Utama” (Major Defence Cooperation Partnership/MDCP) dengan Menteri Perang AS Pete Hegseth di Pentagon. Keesokan paginya, Prabowo berada di Istana Elysee di Paris, berpelukan dengan Emmanuel Macron sebelum berbincang empat mata mengenai hubungan bilateral dan dinamika global.

Moskow, Washington, Paris dalam 36 jam. Bacaan standar dari hiruk-pikuk ini adalah kekaguman. Indonesia sedang mengambil posisi hedge. Prabowo bermain di semua sisi. Doktrin “bebas dan aktif” Jakarta hidup dan berkembang.

Namun bacaan ini, meski tidak sepenuhnya salah, terlalu nyaman. Minggu terakhir ini justru mengungkapkan sesuatu yang kurang meyakinkan – bahwa kondisi yang memungkinkan diplomasi multi-arah Indonesia justru menjadi kondisi yang membuatnya tidak berkelanjutan.

Setiap bagian dari perjalanan Prabowo selama seminggu memiliki dasar material yang jelas.

Kunjungan ke Moskow didorong oleh gangguan berkelanjutan pada pasar energi akibat perang melawan Iran dan penutupan efektif Selat Hormuz. Indonesia, sebagai pengimpor energi bersih dengan ruang fiskal terbatas, membutuhkan pasokan alternatif. Prabowo mengatakannya dengan terus terang, bahwa ia bepergian untuk mengamankan minyak. Hasilnya mencakup negosiasi pembelian minyak mentah dan LPG Rusia, serta kerja sama energi jangka panjang.

Kesepakatan dengan Pentagon juga sama konkretnya. MDCP tersebut meresmikan hubungan pertahanan dalam tiga pilar – modernisasi militer, pelatihan profesional, dan latihan operasional – berdasarkan lebih dari 170 latihan gabungan yang sudah dilakukan setiap tahun. Bagi Jakarta, ini berarti akses ke kemampuan canggih di bidang sistem maritim, bawah permukaan, dan otonom. Bagi Washington, ini memperdalam integrasi Indonesia ke dalam arsitektur keamanan Indo-Pasifik tanpa memerlukan pangkalan permanen.

Dan Paris menawarkan visibilitas diplomatik serta keterlibatan substantif dalam pengadaan pertahanan, transisi energi, dan posisi Indonesia dalam konflik Iran.

Jika dilihat sendiri-sendiri, setiap langkah rasional. Jika dilihat bersama-sama, mereka membentuk pola yang semakin sulit dipertahankan dengan koherensi.

*Hedging* itu nyata. Namun otonomi yang seharusnya diwakilinya lebih tipis dari yang terlihat.

Bukti paling jelas adalah kontroversi yang muncul bersamaan dengan penandatanganan MDCP. Sebuah dokumen rahasia AS yang bocor berjudul “Operasionalisasi Penerbangan Lintas AS” mengungkapkan bahwa Washington telah mengusulkan akses blanket (tanpa kecuali) bagi pesawat militer Amerika melalui wilayah udara Indonesia, sebuah langkah yang akan menempatkan Indonesia bersama Australia, Jepang, dan Filipina dalam jaringan mobilitas militer AS di seluruh Indo-Pasifik. Prabowo dilaporkan menyetujui hal ini secara prinsip selama pertemuannya dengan Donald Trump pada bulan Februari.

Namun Kementerian Luar Negeri Indonesia mengirim surat mendesak dan rahasia ke Kementerian Pertahanan pada awal April, memperingatkan bahwa akses semacam itu berisiko menciptakan persepsi bahwa Jakarta memasuki aliansi, dan yang lebih kritis, akan menjadikan Indonesia “target potensial dalam situasi konflik regional”. Surat itu juga mencatat 18 kali penerbangan pengintaian militer AS atas Laut China Selatan antara tahun 2024 dan 2025 yang tidak ditanggapi meskipun ada protes dari Indonesia.

Ini bukan sekadar gesekan birokrasi, melainkan ketegangan di dalam negara Indonesia tentang apa arti “bebas dan aktif” dalam praktiknya ketika pilihan menjadi lebih sulit. Kementerian Pertahanan melihat hubungan yang lebih dalam dengan AS sebagai modernisasi dan pencegahan. Kementerian Luar Negeri melihatnya sebagai keterikatan dan risiko. Keduanya benar, dan itulah tepatnya masalahnya.

Masalah yang lebih dalam adalah bahwa strategi *hedging* Indonesia bekerja paling baik ketika persaingan kekuatan besar masih dalam keadaan mendidih rendah, ketika Jakarta dapat mengambil dari semua sisi tanpa ada pihak yang menuntut eksklusivitas. Namun itu bukanlah lingkungan saat ini. Perang di Iran telah mempersenjatai titik-titik sempit energi. Ketegangan AS-China atas Laut China Selatan semakin intensif. Washington sedang membangun jaringan pangkalan dan penerbangan lintas yang semakin saling terhubung, dan Beijing akan membaca partisipasi Indonesia dalam jaringan itu sebagai sinyal, terlepas dari retorika non-blok Jakarta.

Dalam konteks ini, metafora terkenal “mendayung di antara dua karang” mulai terlihat kurang sebagai otonomi dalam pengambilan keputusan dan lebih sebagai deskripsi tentang kendala struktural. Indonesia melakukan *hedging* bukan terutama karena ingin, tetapi karena posisinya dalam ekonomi politik global — terlalu besar untuk diabaikan, terlalu bergantung untuk menentukan syarat, terlalu rentan terhadap guncangan energi untuk menolak pemasok mana pun — membuatnya tidak punya pilihan lain. *Hedging* itu nyata. Namun otonomi yang seharusnya diwakilinya lebih tipis dari yang terlihat.

Perjalanan Prabowo selama seminggu itu mengesankan sebagai diplomasi. Tiga ibu kota, tiga kekuatan besar, tiga hasil konkret. Namun apa yang terjadi ketika biaya untuk menjaga jarak yang sama mulai melebihi biaya untuk memilih? Ketika Moskow mengharapkan hubungan energi membawa bobot strategis? Ketika Washington mengharapkan MDCP diterjemahkan menjadi akses operasional? Ketika Beijing mengamati keduanya dan mengkalibrasi ulang pendekatannya sendiri terhadap Natuna?

Kalangan elit kebijakan luar negeri Indonesia jelas menyadari ketegangan ini, surat Kementerian Luar Negeri membuktikan hal itu. Ujian sesungguhnya adalah apakah kesadaran itu diterjemahkan menjadi proses deliberatif yang mampu menetapkan batasan sebelum batasan itu ditetapkan dari luar. Karena dalam tatanan internasional di mana titik-titik sempit semakin menutup dan tekanan untuk berpihak meningkat, ruang untuk mendayung di antara karang tidak akan meluas tanpa batas. Pada titik tertentu, karang-karang itu akan bergerak semakin dekat.

Diterjemahkan secara bebas dari Indonesia can’t keep
rowing between reefs, Aniello Iannone, 24 April 2026.

Memberikan akses penuh tanpa syarat (blanket access) kepada pesawat militer Amerika Serikat melalui ruang udara Indonesia, seperti yang diusulkan dalam dokumen pertahanan AS yang diklasifikasikan dan dilaporkan oleh media internasional minggu ini, berisiko membahayakan kedaulatan dan keamanan nasional negara. Indonesia seharusnya tidak menyetujui usulan semacam itu.

Kementerian Pertahanan Indonesia menyatakan pada 13 April bahwa perjanjian yang diusulkan tersebut masih dalam pembahasan. Sehari sebelumnya, The Sunday Guardian melaporkan bahwa kesepakatan itu akan mengizinkan pesawat AS mengakses ruang udara Indonesia untuk ‘operasi kontingensi, tujuan respons krisis, dan kegiatan terkait latihan yang disepakati bersama’. Perjanjian itu akan memungkinkan pesawat AS untuk ‘transit langsung setelah pemberitahuan hingga pemberitahuan selanjutnya tentang penonaktifan oleh Amerika Serikat’.

Hal ini tampaknya dimaksudkan untuk menyelesaikan masalah strategis yang jelas bagi AS, yang semakin mengandalkan pangkalan-pangkalan di Australia utara yang lebih jauh dari China dan karenanya lebih aman daripada pangkalan yang dekat dengan Taiwan. Masalahnya adalah bahwa kekuatan yang diproyeksikan ke utara dari Australia akan melewati Indonesia.

Kesepakatan yang baru dilaporkan ini tampaknya telah mencapai tahap kesepakatan prinsip antara kepala negara ketika Presiden Prabowo Subianto bertemu dengan Presiden AS Donald Trump di Washington pada bulan Februari. ‘Selama kunjungan ini, ia [Prabowo] menyetujui usulan untuk memberikan izin terbang tanpa syarat bagi pesawat AS melalui ruang udara Indonesia dalam pertemuan bilateral dengan Trump, menurut rincian yang terdapat dalam dokumen AS yang diklasifikasikan,’ demikian laporan The Sunday Guardian.

Berita ini bertepatan dengan kunjungan Menteri Pertahanan Indonesia Sjafrie Sjamsudin ke Pentagon minggu ini untuk bertemu dengan mitranya dari AS, Peter Hegseth, dan menandatangani Kemitraan Kerja Sama Pertahanan Utama (Major Defense Cooperation Partnership) kedua negara. Perjanjian ini berfokus pada modernisasi militer dan peningkatan kapasitas, pelatihan dan pendidikan militer profesional, serta latihan dan kerja sama operasional.

Indonesia memiliki kedaulatan penuh atas ruang udaranya berdasarkan Konvensi Chicago, serta ruang udara di atas perairan Nusantaranya berdasarkan Pasal 49 Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut. Ini berarti Indonesia memiliki wewenang penuh untuk memutuskan apakah pesawat militer asing dapat memasuki wilayah udaranya, kecuali di atas alur laut kepulauan.

Dengan memberikan akses tanpa syarat kepada pesawat militer AS, Indonesia akan menyerahkan elemen dasar kedaulatan ini. Beberapa pihak mungkin berargumen bahwa keputusan untuk memberikan akses itu sendiri merupakan pelaksanaan kedaulatan. Namun karena Indonesia tidak memiliki aliansi formal dengan AS, negara ini bebas untuk menjunjung tinggi kebijakan luar negeri yang bebas dan aktif, sehingga konsesi tersebut akan terasa tidak masuk akal.

Memang, parlemen Indonesia telah mengesahkan undang-undang pengelolaan ruang udara tahun lalu yang menyatakan bahwa pesawat asing pada penerbangan tidak terjadwal memerlukan otorisasi untuk memasuki wilayah udara negara. Peraturan tersebut mengkategorikan ruang udara Indonesia menjadi area terlarang, terbatas, atau berbahaya, dan memerlukan otorisasi per kasus untuk memastikan bahwa pesawat asing tidak mengancam keamanan nasional atau keselamatan di ruang udara tersebut.

Sebaliknya, perjanjian yang diusulkan hanya memerlukan pemberitahuan (notification) untuk pesawat militer AS yang melintasi ruang udara Indonesia. Hal ini memberikan Indonesia kewenangan yang lebih kecil untuk memastikan keamanan ruang udara.

Yang lebih mengkhawatirkan lagi adalah kemungkinan penggunaan ruang udara Indonesia untuk ‘tujuan respons krisis’, yang kemungkinan berarti respons terhadap pecahnya konflik di kawasan. Hal ini menimbulkan bahaya serius bagi keamanan nasional Indonesia. Dalam menjalankan kebijakan luar negeri yang bebas dan aktif, Indonesia harus mempertahankan netralitas atas ruang udaranya dan memberikan otorisasi berdasarkan kasus per kasus jika terjadi konflik regional.

Indonesia harus melihat kebijakan negara-negara Eropa yang telah menolak akses ruang udara kepada AS untuk serangan terhadap Iran. Spanyol, misalnya, menolak mengizinkan penggunaan ruang udaranya untuk aksi militer yang tidak sesuai dengan kepentingannya dan yang dianggapnya sebagai pelanggaran hukum internasional. Dengan mengizinkan akses terbang tanpa syarat, Indonesia akan menyerahkan hak untuk memutuskan siapa dan dalam kondisi apa pesawat militer asing dapat menggunakan ruang udaranya.

Tidak jelas apakah perjanjian yang diusulkan ini menandakan perubahan dalam strategi pertahanan dan kebijakan luar negeri Indonesia terhadap AS, namun peristiwa-peristiwa terkini lainnya menunjukkan adanya pergeseran. Sebuah pernyataan Gedung Putih yang diterbitkan pada bulan Februari tentang ‘aliansi AS-Indonesia’ menandai pertama kalinya dokumen resmi menyebut Indonesia sebagai sekutu AS. Sebuah Perjanjian Perdagangan Timbal Balik (Agreement on Reciprocal Trade) yang ditandatangani pada bulan yang sama telah dikritik karena memberikan terlalu banyak kendali kepada AS atas kebijakan perdagangan Indonesia.

Sebelum perjanjian tersebut diselesaikan — jika memang jadi diselesaikan — harus dipahami dengan jelas bahwa memberikan akses terbang tanpa syarat kepada AS akan melanggar keamanan nasional dan hukum domestik Indonesia. Indonesia seharusnya tetap mempertahankan kedaulatan atas ruang udaranya serta melindungi keamanan dan keselamatannya.

Penulis

Aristyo Rizka Darmawan adalah asisten profesor hukum internasional di Universitas Indonesia dan kandidat PhD di Australian National University.

Gambar pesawat pengebom B-52 Stratofortress Angkatan Udara AS: Craig Barrett/Department of Defence.

Diterjemahkan secara bebas dari Indonesia shouldn’t give blanket airspace access to the US, 21 April 2026.

Mantan KSAU, Marsekal TNI (Purn) Chappy Hakim, menangkap ‘sinyal darurat’ saat operasi militer Amerika memasuki wilayah kita.

Silahkan simak video wawancara Rhenald Kasali di bawah ini:

Amerika Serikat sedang menjalankan revolusi warna di Indonesia, negara dengan populasi terbesar keempat di dunia.

Hal ini terjadi setelah Indonesia menolak menunjukkan permusuhan terhadap Tiongkok.

Dan kerusuhan yang diposisikan sebagai protes Generasi-Z ini telah menyebar ke Nepal.

0:00 Intro

0:41 Sepuluh tanda yang menunjukkan kerusuhan sipil di Indonesia adalah revolusi warna AS:

Contohnya, perhatikan warnanya: Oranye di Ukraina, kuning dan hitam di Hong Kong, dan sekarang merah muda dan hijau di Indonesia.

Para pengunjuk rasa Hong Kong memiliki "lima tuntutan" dan Indonesia menunjukkan hal yang sama.

Lalu ada spin yang menyalahkan polisi untuk segala hal, gambaran standar individu tunggal yang berhadapan dengan barikade perisai kerusuhan, postingan disinformasi yang menyertainya, penolakan media Barat untuk melihat detil di bawah permukaan, dan sebagainya.

2:48 Sebuah kajian terhadap dokumen-dokumen pertemuan The National Endowment for Democracy (NED) di Indonesia menunjukkan dengan jelas, secara tertulis, bahwa Kedutaan Besar AS dan unit campur tangan politik AS bekerja langsung dengan kelompok-kelompok politik lokal pilihan untuk mengorganisir protes.

Bagian yang menakutkan: banyak negara masih mengizinkan NED1 dan unit-unitnya mengakses komunitas-komunitas Asia yang tidak bersalah.

Hal ini disampaikan oleh Hendropriyono di Istana Negara, Jakarta pada Kamis (28/8/2025).

"Saya tidak lebih pintar, tapi saya mengalami semua, dan ini ada yang main gitu. Pada waktunya saya bisa sampaikan Namanya yang main, itu dari sana," ujar Hendro.

Hendro mengatakan dalang tersebut non-state actor namun pengaruhnay sangat besar terhadap kebijakan negaranya.

"Kebijakan itu langkah-langkahnya kita baca selalu pas dengan usulan dari non-state. Non-state tapi isinya George Soros, George Tenet, isinya tadi saya sampaikan David Rockefeller, Bloomberg. Baca sendirilah kaum kapitalis gitu," ujar Hendropriyono.

Anggota DPR baru-baru ini menjadi sorotan publik setelah video mereka berjoget di tengah kondisi ekonomi yang sulit, yang dianggap sebagai sinyal ketidakpekaan terhadap kegelisahan masyarakat.

Aksi tersebut menuai kritik tajam dari berbagai kalangan, yang menilai bahwa para wakil rakyat seharusnya lebih peka dan responsif terhadap masalah yang dihadapi rakyat, terutama di saat banyak orang berjuang untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Respons publik yang negatif ini memunculkan pertanyaan mengenai komitmen anggota DPR dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka sebagai wakil rakyat.

Pernyataan Pastor Jack Hibbs mengenai AB 495 (video).

Oleh Dr. Paul Chappell

Hak asuh orang tua bukanlah pemberian pemerintah. Itu adalah tanggung jawab yang dianugerahkan Tuhan. Sejak awal, Tuhan mempercayakan anak-anak kepada orang tua mereka—bukan kepada sekolah, bukan kepada negara, dan bukan kepada dinas sosial. Orang tua dipanggil untuk membesarkan, melindungi, dan mendidik anak-anak mereka dalam kebenaran (Ulangan 6:6–7, Amsal 22:6). Panggilan itu adalah suci.

Ketika pemerintah mulai mendefinisikan ulang siapa yang dapat mengambil keputusan untuk anak Anda—atau lebih buruk lagi, mengabaikan Anda sama sekali—itu bukan hanya sebuah pelampauan wewenang. Itu adalah serangan terhadap fondasi paling dasar dari keluarga.

Tapi itulah yang justru diancamkan oleh AB 495 dari California. Dan itulah mengapa setiap orang tua—baik yang ada di California maupun tidak—harus memperhatikannya.

Apa Itu AB 495

AB 495, yang secara menyesatkan diberi judul "Undang-Undang Kesatuan dan Kesiapan Keluarga" (Family Unity and Preparedness Act), adalah sebuah rancangan undang-undang (RUU) yang sedang menempuh proses legislatif di badan legislatif California. RUU ini dibingkai sebagai tindakan penuh kasih untuk membantu anak-anak dari orang tua migran yang ditahan atau dideportasi. Namun, pemeriksaan lebih dekat menunjukkan sesuatu yang berbeda.

Sebenarnya, AB 495 membuka pintu bagi orang dewasa—yang bukan wali hukum anak, dan bahkan mungkin tidak memiliki hubungan keluarga—untuk mendapatkan hak asuh sementara hanya dengan sebuah tanda tangan.

Inilah yang sebenarnya dilakukan RUU ini:

• Memungkinkan setiap orang dewasa, termasuk yang bukan keluarga dan tidak memiliki hubungan hukum dengan keluarga, untuk mengambil alih kewenangan luas atas seorang anak dengan menandatangani surat pernyataan pengasuh—tanpa persidangan pengadilan, tanpa pemeriksaan latar belakang, tanpa pengawasan.

• Mengharuskan sekolah dan penyedia layanan penitipan anak berlisensi untuk menerapkan kebijakan yang membatasi kerja sama dengan penegak hukum imigrasi, bahkan ketika keselamatan atau identitas anak dipertanyakan.

• Memblokir staf sekolah dan penitipan anak untuk mengumpulkan atau melaporkan informasi terkait status imigrasi anak atau keabsahan pengaturan hak asuh.

Dan cakupan kewenangan yang diambil alih itu sungguh mengejutkan. Begitu surat pernyataan itu diterima, sang pengasuh mungkin dapat mendaftarkan anak ke sekolah, mengakses perawatan medis atas nama mereka, dan bahkan memberikan persetujuan untuk intervensi terkait gender atau prosedur serius lainnya—semua tanpa sepengetahuan atau persetujuan orang tua.

Pengacara Erin Friday, presiden Our Duty-USA, menjelaskan dengan gamblang: “Ini adalah RUU impian bagi pedagang anak dan penculik. ... Kita berbicara tentang jalur hukum bagi predator untuk beroperasi secara terang-terangan.”

Mustahil untuk menerima RUU ini sebagai upaya yang jujur untuk membantu anak-anak dari orang tua migran karena dua alasan:

1. RUU ini mencabut perlindungan yang sudah ada. Hukum California sudah mengizinkan orang tua untuk membuat rencana perwalian sementara selama keadaan darurat. Yang dilakukan AB 495 adalah mengabaikan proses hukum tersebut—menghilangkan pengawasan dan pemeriksaan yang ada dengan suatu alasan. Atas nama kecepatan dan kenyamanan, RUU ini justru menghilangkan pengaman yang melindungi anak-anak dari penempatan pada orang yang salah.

2. RUU ini berlaku untuk semua orang. Bahkan jika RUU ini hanya berlaku untuk keluarga migran, itu sudah merupakan ancaman serius bagi keamanan anak. Namun, RUU ini melangkah lebih jauh. Teks RUU tidak membatasi demikian. Ketentuannya akan berlaku untuk setiap anak, di mana pun di California. Itu mengungkapkan apa RUU ini sebenarnya: bukan solusi sempit untuk situasi tertentu, tetapi perluasan kekuasaan negara atas keluarga secara luas.

Ini adalah pelampauan wewenang pemerintah yang paling berbahaya—memberikan kewenangan luas kepada orang dewasa yang tidak terkait dan tidak diverifikasi atas anak-anak, sementara membungkam orang-orang yang telah Tuhan panggil untuk melindungi mereka: yaitu orang tua mereka.

Nicole Pearson memberikan kesaksian menentang AB 495 di Komite Layanan Kemanusiaan Senat pada hari Senin, 7 Juli 2025 (video).

Mengapa Ini Penting

Jika Anda tinggal di California, RUU ini mengancam hak asuh orang tua. RUU ini memerintahkan institusi untuk mempercayai dokumen daripada orang tua, dan memerintahkan negara untuk mempercayakan orang asing daripada keluarga.

RUU ini memberdayakan orang dewasa untuk datang ke sekolah dan mengambil seorang anak—tanpa perintah pengadilan, tanpa persidangan, tanpa pemeriksaan hukum yang diperlukan.

Jika Anda tinggal di luar California, Anda pun tidak luput. Sejarah menunjukkan bahwa apa yang terjadi di California jarang tetap di berhenti di California. Kebijakan yang buruk menyebar—terutama ketika tidak ditantang. Jika RUU ini menjadi undang-undang, ini akan menjadi preseden yang dapat diikuti oleh negara-negara bagian lain.

Kita harus menghentikan ini sebelum hal ini menjadi norma nasional baru.

Apa Yang Anda Dapat Lakukan

1. Berdoa.
   Mintalah Tuhan untuk campur tangan menghentikan RUU ini. Yakobus 5:16 menjanjikan, “Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya.” Semoga kita sebagai umat-Nya dengan rajin membawa doa yang efektif dan sungguh-sungguh mengenai RUU ini.

2. Hubungi senator negara bagian Anda dan katakan TIDAK untuk AB 495.
   RUU ini dijadwalkan untuk didengar di Komite Anggaran Senat (Senate Appropriations Committee) pada 18 Agustus 2025. Sampaikan suara Anda sekarang.

   Jika Anda tinggal di California, telepon senator Anda hari ini dan minta mereka untuk menolak AB 495. Beri tahu mereka bahwa Anda menentang mengizinkan pengasuh yang tidak terkait dan ditunjuk sendiri untuk mengambil alih hak asuh tanpa pemeriksaan latar belakang, tinjauan pengadilan, atau persetujuan orang tua. (Anda dapat menemukan perwakilan Anda di badan legislatif di sini: findyourrep.legislature.ca.gov.)

   Selain itu, karena RUU ini ditugaskan kepada Komite Anggaran Senat California untuk ditinjau, silakan hubungi ketujuh anggota komite ini dan juga minta mereka untuk menolak RUU tersebut. (Nama dan nomor telepon mereka tercantum di sini: https://sapro.senate.ca.gov/members)

3. Pertimbangkan untuk menghadiri unjuk rasa penolakan.
   Saat ini, saya mengetahui setidaknya ada satu unjuk rasa terorganisir di mana orang tua dan warga yang peduli berencana berkumpul di Capitol Negara Bagian pada Selasa, 19 Agustus. (Klik di sini untuk informasi lebih lanjut.) Yang lainnya mungkin berkembang dalam beberapa hari mendatang.

4. Sebarkan hal ini.
   Ancaman terbesar bagi hak asuh orang tua adalah ketidakperdulian dan sikap “tutup mulut'“. Sebarkan berita ini ke gereja Anda, kelompok sekolah atau sekolah rumah Anda, keluarga Anda, tetangga Anda. Keluarga perlu tahu apa yang terjadi sebelum terlambat.

Sekarang Adalah Waktunya untuk Bersuara

Kita sering mendengar, "Itu tidak akan pernah terjadi di sini." Tapi hal ini sedang terjadi. Saat ini. Di California.

Dan jika orang tua tidak bergerak untuk menghentikannya, tidak terkira seberapa jauh ini akan berjalan. Seperti yang terkenal dikatakan Edmund Burke, “Satu-satunya yang diperlukan untuk kejahatan agar triumph adalah orang baik tidak melakukan apa-apa.”

Janganlah kita menjadi generasi yang hanya berdiri memerhatikan sementara pemerintah diam-diam mencabut perlindungan orang tua untuk anak-anak.

Mari kita bangkit! Bersuara! Dan menolak AB 495!

Tautan

1. AB 495 RALLY & LOBBY DAY

2. AB-495 Family Preparedness Plan Act of 2025

Diterjemahkan secara bebas dari AB 495: Parental Rights on the Chopping Block in California, Dr. Paul Chappell, 22 Agustus 2025.

Jangan dengarkan ocehan “anak baru kemarin” yang tak punya pengalaman apa-apa. Dengarkan mantan Dubes RI untuk WTO ini. Ia mengungkap fakta-fakta penting 'diskon palsu' gocekan Donald Trump yang abai kita baca. Apa saja? Jadi jangan biarkan tim negosiasi RI terlena. Masih banyak Pekerjaan Rumah Kebijakan. Apalagi negara lain mengklaim bisa mendapat hasil yang sama, bahkan lebih ringan tanpa harus mengorbankan kepentingannya.

Video Terkait

Pemerintah mengklaim tarif AS turun dari 32% ke 19%, tapi sebelumnya kita menikmati 0–3% lewat skema GSP.

Bukan diskon, tapi kenaikan terselubung atau diskon palsu.

Di balik ini ada strategi klasik Donald Trump: Overstate Your Demand, menaikkan tuntutan untuk menekan lawan.

Indonesia terpancing memberi konsesi besar, dari pembukaan pasar hingga pelonggaran TKDN1. Yang terlihat sebagai keberhasilan diplomasi justru bisa menjadi awal kemunduran industri dalam negeri.

Video Terkait

Gedung Putih

22 Juli 2025

MEMENUHI PERDAGANGAN TIMBAL BALIK: Presiden Donald J. Trump mengumumkan kesepakatan perdagangan bersejarah dengan Indonesia yang akan membuka akses pasar bagi warga Amerika di Indonesia—yang sebelumnya dianggap mustahil—serta meraih terobosan besar bagi sektor manufaktur, pertanian, dan digital Amerika.

Berdasarkan kesepakatan ini, Indonesia akan membayar tarif timbal balik sebesar 19% kepada Amerika Serikat.

Ketentuan utama dalam Perjanjian Perdagangan Timbal Balik AS-Indonesia meliputi:

1. Menghapus Hambatan Tarif: Indonesia akan menghapus hambatan tarif secara preferensial untuk lebih dari 99% produk AS yang diekspor ke Indonesia di semua sektor, termasuk seluruh produk pertanian, produk kesehatan, makanan laut, teknologi informasi dan komunikasi, produk otomotif, serta bahan kimia. Langkah ini menciptakan peluang akses pasar yang bermakna secara komersial bagi seluruh ekspor AS, mendukung lapangan kerja berkualitas tinggi di Amerika.

2. Meruntuhkan Hambatan Non-Tarif untuk Ekspor Industri AS: Indonesia akan mengatasi serangkaian hambatan non-tarif, termasuk dengan:

   • (1) Membebaskan perusahaan AS dan barang asal AS dari persyaratan kandungan lokal;

   • (2) Menerima kendaraan yang diproduksi sesuai standar keselamatan dan emisi kendaraan bermotor federal AS;

   • (3) Menerima sertifikat FDA dan otorisasi pemasaran sebelumnya untuk alat kesehatan dan farmasi;

   • (4) Membebaskan ekspor AS kosmetik, alat kesehatan, dan barang manufaktur lainnya dari persyaratan sertifikasi dan pelabelan yang memberatkan;

   • (5) Menghapus pembatasan impor atau persyaratan perizinan untuk barang bekas daur ulang AS dan suku cadangnya;

   • (6) Menghilangkan persyaratan inspeksi atau verifikasi pra-pengiriman untuk impor barang AS;

   • (7) Mengadopsi dan menerapkan praktik regulasi yang baik (good regulatory practices);

   • (8) Mengambil langkah untuk menyelesaikan banyak masalah kekayaan intelektual jangka panjang yang diidentifikasi dalam Laporan Khusus 301 USTR; dan

   • (9) Menangani kekhawatiran AS terkait prosedur penilaian kesesuaian (conformity assessment procedures).

3. Meruntuhkan Hambatan Non-Tarif untuk Ekspor Pertanian AS: Indonesia akan mengatasi dan mencegah hambatan bagi produk pertanian AS di pasar Indonesia, termasuk dengan:

   • (1) Membebaskan produk makanan dan pertanian AS dari semua rezim lisensi impor Indonesia, termasuk kebijakan neraca komoditasnya (commodity balance policy);

   • (2) Memastikan transparansi dan keadilan terkait indikasi geografis (Geographical Indications/GIs), termasuk untuk daging dan keju;

   • (3) Memberikan penetapan permanen Produk Segar Asal Tumbuhan (Fresh Food of Plant Origin/FFPO) untuk semua produk tumbuhan AS yang berlaku; dan

   • (4) Mengakui pengawasan regulasi AS, termasuk mendaftarkan semua fasilitas daging, unggas, dan susu AS serta menerima sertifikat yang diterbitkan oleh otoritas regulasi AS.

4. Memperkuat Aturan Asal Barang (Rules of Origin): Amerika Serikat dan Indonesia akan merundingkan aturan asal barang yang fasilitatif untuk memastikan manfaat perjanjian diperoleh AS dan Indonesia, bukan negara ketiga.

5. Menghapus Hambatan untuk Perdagangan Digital: Amerika Serikat dan Indonesia akan memfinalisasi komitmen tentang perdagangan digital, jasa, dan investasi. Indonesia berkomitmen untuk menghapus pos tarif HTS (Harmonized Tariff Schedule) yang ada untuk "produk tidak berwujud" (intangible products) dan menangguhkan persyaratan terkait deklarasi impor; mendukung moratorium permanen atas bea cukai untuk transmisi elektronik di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) segera dan tanpa syarat; serta mengambil tindakan efektif untuk mengimplementasikan Prakarsa Bersama tentang Regulasi Domestik Jasa (Joint Initiative on Services Domestic Regulation), termasuk mengajukan Komitmen Spesifik (Specific Commitments) yang direvisi untuk disertifikasi oleh WTO. Indonesia akan memberikan kepastian mengenai kemampuan memindahkan data pribadi dari wilayahnya ke AS dengan mengakui AS sebagai negara atau yurisdiksi yang memberikan perlindungan data yang memadai (adequate data protection) berdasarkan hukum Indonesia. Perusahaan Amerika telah memperjuangkan reformasi ini selama bertahun-tahun.

6. Menyelaraskan Keamanan Ekonomi: Indonesia berkomitmen untuk bergabung dengan Forum Global tentang Kapasitas Berlebih Baja (Global Forum on Steel Excess Capacity) dan mengambil tindakan efektif untuk mengatasi kapasitas berlebih global di sektor baja serta dampaknya. AS dan Indonesia berkomitmen untuk memperkuat kerja sama guna meningkatkan ketahanan rantai pasok. Ini termasuk mengatasi penghindaran bea (duty evasion) serta bekerja sama dalam pengawasan ekspor (export controls) dan keamanan investasi (investment security). Indonesia akan menghapus pembatasan ekspor ke AS untuk semua komoditas industri, termasuk mineral kritikal (critical minerals).

7. Meningkatkan Standar Perburuhan: Indonesia berkomitmen untuk mengadopsi dan menerapkan larangan impor produk kerja paksa (forced labor import ban) serta menghapus ketentuan yang membatasi pekerja dan serikat pekerja dalam menjalankan kebebasan berserikat dan hak tawar-menawar bersama (freedom of association and collective bargaining rights).

8. Mencatat Kesepakatan Komersial: Amerika Serikat dan Indonesia mencatat kesepakatan komersial di bidang pertanian, dirgantara, dan energi, yang akan semakin meningkatkan ekspor AS ke Indonesia.

Presiden Trump telah menghadirkan kesepakatan perdagangan yang visioner dan tangguh yang akan menguntungkan pekerja, eksportir, petani, dan inovator digital Amerika—kesepakatan inilah yang terlihat dan akan terasa sebagai kemenangan bagi seluruh rakyat Amerika.

JALAN KE DEPAN YANG JELAS: Dalam beberapa minggu mendatang, Amerika Serikat dan Indonesia akan mendokumentasikan Perjanjian Perdagangan Timbal Balik guna mengamankan manfaat bagi bisnis dan pekerja Amerika.

• Amerika Serikat saat ini mengalami defisit perdagangan barang terbesar ke-15 dengan Indonesia.

• Total defisit perdagangan barang AS dengan Indonesia mencapai $17,9 miliar pada tahun 2024.

• Sebelum kesepakatan ini, tarif rata-rata sederhana (simple average applied tariff) Indonesia adalah 8% sedangkan tarif rata-rata terapan AS adalah 3,3%.

MEMBEBASKAN AMERIKA DARI PRAKTIK PERDAGANGAN TIDAK ADIL: Sejak Hari Pertama, Presiden Trump menentang anggapan bahwa pekerja dan bisnis Amerika harus mentolerir praktik perdagangan tidak adil yang telah merugikan mereka selama beberapa dekade dan berkontribusi pada defisit perdagangan bersejarah kita.

Pada 2 April, Presiden Trump menyatakan keadaan darurat nasional sebagai tanggapan atas defisit perdagangan barang AS yang besar dan terus-menerus, yang disebabkan oleh kurangnya timbal balik dalam hubungan perdagangan bilateral, hambatan tarif dan non-tarif yang tidak adil, serta kebijakan ekonomi mitra dagang AS yang menekan upah dan konsumsi domestik.

Presiden Trump terus memajukan kepentingan ekonomi dan keamanan nasional rakyat Amerika dengan menghilangkan hambatan tarif dan non-tarif serta memperluas akses pasar bagi eksportir Amerika.

Pengumuman hari ini menunjukkan bahwa Amerika dapat mempertahankan produksi dalam negerinya dan memperkuat basis industri pertahanannya sambil memperoleh akses pasar yang luas dengan mitra dagangnya.

Video Terkait

Diterjemahkan dari Fact Sheet: The United States and Indonesia Reach Historic Trade Deal, https://www.whitehouse.gov/fact-sheets/2025/07/fact-sheet-the-united-states-and-indonesia-reach-historic-trade-deal/, 1 Agustus 2025.

Wyoming A.S. Harriet Hageman adalah salah satu sponsor dari RUU baru yang didukung Republik yang akan mengubah penunjukan Juni dari "Bulan Pride" menjadi "Bulan Keluarga."

Ukuran itu, yang diperkenalkan minggu lalu oleh Rep. Mary Miller, R-Illinois, akan mengenali "keluarga nuklir tradisional" dan menyoroti cara "ibu dan ayah memainkan peran penting dan tak tergantikan dalam pengasuhan anak-anak mereka."

RUU itu juga akan menghapus pengakuan Bulan Pride Federal tahunan yang dirayakan oleh komunitas LGBTQ pada bulan Juni.

Mantan Presiden Demokrat Bill Clinton adalah orang pertama yang menyatakan Bulan Pride secara resmi pada tahun 1999. Sejak, presiden Demokrat Barack Obama dan Joe Biden mengikutinya, sementara presiden Republik George W. Bush dan Donald Trump belum.

"Orang Amerika dibanjiri dengan tampilan dan peristiwa bulan kebanggaan yang sesat sepanjang bulan Juni yang merendahkan keluarga inti," tagihan itu berbunyi. “Penurunan pernikahan dan keluarga telah berkorespondensi dengan peningkatan kejahatan, pelaku narkoba dan penyakit sosial lainnya.

“Kelangsungan hidup kami sebagai negara dan peradaban tergantung pada kelanjutan pernikahan tradisional dan keluarga.”

Di antara mereka yang juga mendukung RUU itu adalah Reps. Marjorie Taylor Greene, R-Georgia, Claudia Tenney, R-New York, dan Glenn Grothman, R-Wisconsin.

Kantor Hageman mengatakan kepada Cowboy State Daily dalam sebuah pernyataan bahwa membuat bulan keluarga Juni akan membatalkan beberapa kerusakan sosial yang menurutnya disebabkan oleh politik liberal.

"Unit keluarga tradisional adalah tulang punggung masyarakat kita, itulah sebabnya saya bergabung dengan anggota Kongres Mary Miller untuk memperkenalkan resolusi yang menyatakan Juni sebagai 'Bulan Keluarga,'" pernyataan Hageman berbunyi. “Inisiatif ini mencerminkan sentimen banyak orang Amerika yang percaya bahwa agenda bangun kiri telah merusak nilai -nilai fundamental yang telah membentuk bangsa kita.

“Sudah saatnya kita kembali untuk merayakan dan mendukung keluarga tradisional Amerika.”

Pushback

ACLU dari Wyoming mengatakan kepada Cowboy State Daily bahwa undang -undang bulan keluarga tampaknya mengabaikan cara keluarga dapat mengambil berbagai bentuk.

"ACLU percaya bahwa keluarga datang dalam berbagai bentuk, dan semua pantas dihormati dan perlindungan," kata kelompok itu dalam sebuah pernyataan. “Keluarga tidak terbatas pada definisi tradisional hanya berdasarkan darah, perkawinan atau ikatan hukum. Sebaliknya, keluarga beragam dan cair.

“Hukum kita harus mencerminkan dan melindungi semua bentuk hubungan yang penuh kasih dan mendukung, tidak mendiskriminasi bentuk keluarga non-tradisional.”

Upaya untuk melawan bulan kebanggaan telah menjadi populer di kalangan kaum konservatif, yang melihat penunjukan sebagai dorongan perilaku tidak bermoral.

Departemen Pendidikan A.S. mengumumkan minggu lalu bahwa mereka akan mengakui Juni sebagai "Judul IX Month." Perluasannya akan “menyoroti tindakan yang diambil untuk membalikkan warisan administrasi Biden yang merusak Judul IX dan mengumumkan tindakan tambahan untuk melindungi wanita sejalan dengan tujuan sebenarnya dari Judul IX,” tulis departemen itu dalam siaran pers.

Badan itu juga mengatakan akan menyelidiki University of Wyoming karena diduga "mengizinkan laki-laki untuk bergabung dan tinggal di ruang intim dan komunal khusus perempuan."

Itu referensi ke induksi musim gugur Kappa Kappa Kappa Gamma Sorority 2022 dari anggota transgender, sebuah langkah di mana UW mengatakan itu tidak terlibat.

Masalah nasional

Perselisihan tentang apa yang harus disebut June berlimpah di seluruh negara.

Mark Fitzpatrick, pemilik Old State Saloon di Eagle, Idaho, menjadi berita utama pada Juni 2024 karena menyatakannya "Bulan Awesomeness Heteroseksual." Bar menghormati pelanggan heteroseksualnya dengan menawarkan "bir untuk peternak" gratis dan memberikan diskon kepada pasangan heteroseksual dan wanita heteroseksual.

Fitzpatrick mengatakan dia menerima ancaman kematian dan dirusak atas posisinya, tetapi memutuskan untuk mengembalikan promosi tahun ini.

Jonathan Lange, Sinode Missouri yang berbasis di Evanston, Lutheran Pastor and Columnis, mengatakan kepada Cowboy State Daily bahwa proposisi untuk menyatakan "Bulan Keluarga" Juni "karena keluarga sedang diserang dalam berbagai cara, dengan anak-anak yang terperangkap dalam basa-basi."

Keluarga yang rusak menumbuhkan "negara kesejahteraan," katanya, menambahkan bahwa "program sosial terbaik dan paling efektif yang diketahui sejarah adalah seorang ibu dan ayah yang membesarkan anak mereka."

Lange mencatat bahwa sementara "Bulan Kebanggaan" adalah proklamasi presiden, "Bulan Keluarga" - jika itu membersihkan Kongres - akan membawa lebih banyak kekuatan sebagai proklamasi oleh entitas pemerintah yang lebih dekat dengan rakyat.

Clair McFarland dapat dihubungi di clair@cowboystateDaily.com.

Diterjemahkan dari Hageman Backs Bill To Change June From ‘Pride Month’ To ‘Family Month’, Jackson Walker for Cowboy State Daily & Clair McFarland, 10 Juni 2025.

Apa yang dimulai sebagai “protes damai” berubah menjadi satu bencana di pusat kota Los Angeles pada hari Minggu ketika para demonstran masuk ke jalan bebas hambatan 101, yang berubah menjadi bentrokan kekerasan dengan penegakan hukum, cedera, penangkapan, vandalisme, kebakaran dan banyak lagi.

Di antara kekacauan yang sedang berlangsung, setidaknya satu van KTLA dicoreng dengan grafiti terlihat langsung di udara secara live.

Dengan gumpalan asap yang gelap masih mengisi udara di atas pusat kota pada pukul 6 malam, setidaknya lima unit Waymo taxi terlihat masih dilalap oleh api atau sudah hangus akibat dibakar oleh para pengunjuk rasa di North Los Angeles Street dekat Arcadia Street.

Kehancuran itu memimpin Departemen Kepolisian Los Angeles untuk menutup Los Angeles Street tanpa batasan waktu di utara Arcadia dan selatan jalan Alameda dan menyatakan sebuah gerombolan pelanggar hukum di seluruh area, memerintahkan pendemo untuk bubar.

"Mitra kami dengan LAFD berusaha memasuki area tersebut untuk memadamkan api," kata Divisi Pusat LAPD dalam sebuah pos X. “Ini adalah area bersejarah DTLA, Olvera St.”

Departemen segera menambahkan bahwa demonstran menggunakan kursi dan tempat sampah, di antara barang -barang lainnya, untuk memblokir jalan.

“Kepada mitra media kami, demonstran, dan lainnya yang dapat memasuki area tersebut,” Lapd mencatat, “Membakar baterai lithium-ion melepaskan gas beracun, termasuk hidrogen fluoride, menimbulkan risiko bagi responden dan mereka yang terdekat.”

Selain itu, biaya penghancuran Waymo bisa sangat tinggi.

Menurut laporan 2024 oleh The Wall Street Journal, para analis memperkirakan mobil tanpa pengemudi Waymo berharga antara $ 150.000 dan $ 200.000 per unit.

Dengan lima robotaxi yang terbakar, biaya kerusakan akan berjumlah sekitar $ 750.000 hingga $ 1 juta, berdasarkan perkiraan WSJ.

"Kami berkerja sama dengan penegakan hukum," kata juru bicara Waymo dalam sebuah pernyataan. "Sejumlah kendaraan Waymo kami berada di sekitar protes aktif yang terjadi di pusat kota Los Angeles. Kami percaya protes ini tidak terkait dengan Waymo."

Tautan Video 1: https://x.com/EndWokeness/status/1931877837499162721

Tautan Video 2: https://x.com/libsoftiktok/status/1931899124888342991

Diterjemahkan secara bebas dari Waymos lit on fire, KTLA van defaced as Los Angeles protests spin out of control, Lily Dallow, 9 Juni 2025.

Presiden Donald Trump dan mantan Direktur Efisiensi Departemen Pemerintah Elon Musk melontarkan tuduhan setelah berakhirnya persahabatan mereka yang berlangsung dengan sangat singkat.

Trump pada hari Kamis menuduh Musk menjadi “gila” setelah presiden membatalkan mandat kendaraan listrik federal yang diberlakukan oleh pemerintahan Biden.

“Saya mencabut mandat EV-nya yang memaksa semua orang untuk membeli mobil listrik yang tidak diminati orang,” tutur Trump dalam postingan Truth Social pada hari Kamis. “Dia baru saja menjadi gila!”

Trump juga telah mengancam untuk mengakhiri semua kontrak pemerintah dengan Tesla yang didirikan Musk dan menyarankan bahwa itu akan menjadi cara cepat untuk mengurangi pengeluaran pemerintah.

Ancaman presiden kemungkinan beresonansi dengan investor karena harga saham Tesla turun lebih dari 14% pada hari Kamis dan kehilangan nilai $152 miliar dari pembuat EV.

Trump mengatakan dia meminta Musk untuk meninggalkan posisinya sebagai penasehat di DOGE, meskipun Musk dijadwalkan untuk keluar dari posisi tersebut pada akhir Mei.

Musk sebelumnya mengatakan Trump tidak akan memenangkan pemilihan 5 November tanpa bantuannya.

Dia menyumbangkan sekitar $250 juta untuk upaya kampanye Trump.

“Tanpa saya, Trump akan kalah dalam pemilihan, Demokrat akan mengendalikan DPR dan Partai Republik akan menjadi 51-49 di Senat,” kata Musk Kamis pagi dalam sebuah postingan di X.

Musk telah mengkritik RUU anggaran pemerintah federal “satu besar, indah” yang diusulkan karena meningkatkan utang negara dan mengakibatkan penghematan dari DOGE menjadi sia-sia.

Pengusaha itu menentang RUU pengeluaran yang telah disahkan oleh DPR dan berada di hadapan Senat karena menghapus kredit pajak dan subsidi untuk membeli EV, klaim Trump.

“Saya tidak keberatan Elon berbalik melawan saya, tetapi dia seharusnya melakukannya beberapa bulan yang lalu,” kata Trump dalam postingan Truth Social berikutnya pada Kamis sore.

“Ini adalah salah satu RUU terbesar yang pernah disajikan kepada Kongres,” lanjutnya. “Ini adalah rekor pemotongan pengeluaran, $1,6 triliun dolar, dan pemotongan pajak terbesar yang pernah diberikan.”

Jika tindakan itu tidak disahkan, Trump mengatakan itu akan memicu kenaikan pajak sebanyak 68%, “dan hal-hal yang jauh lebih buruk dari itu.”

Presiden mengatakan “cara termudah untuk menghemat uang ... adalah dengan mengakhiri subsidi dan kontrak pemerintah Elon” dengan Tesla.

Kemudian pada hari Kamis, Musk dalam sebuah pos X mengatakan bahwa “saatnya untuk menjatuhkan bom yang sangat besar” pada presiden.

Trump “ada dalam berkas Epstein,” kata Musk. “Itulah alasan sebenarnya mengapa mereka belum dipublikasikan.”

Musk tidak mengatakan dalam konteks apa Trump diduga muncul di file Epstein, tetapi mengakhiri postingannya dengan: “Have a nice day, DJT!”

Dia membuat postingan berikutnya yang menanyakan: “Apakah sudah waktunya untuk membuat partai politik baru di Amerika yang sebenarnya mewakili 80% di tengah?”

Trump dan Musk sangat dekat selama empat bulan pertama pemerintahan Trump dan sering tampil bersama di acara-acara penting.

United Press International