Ya, Benar: Pemerintah Federal Berencana Untuk Memantau Umat Beragama Yang Tidak Sepaham
Pengumuman yang sengaja tidak menarik perhatian akan rencana administrasi Biden yang kontroversial untuk mendokumentasi setiap pegawai negeri yang meminta religious exemption (pembebasan berdasarkan keyakinan agama) untuk vaksin COVID-19.
Rencana pemerintah federal untuk memantau setiap pegawai yang menyebabkan masalah dan menjadi "biang kerok" sudah cukup memusingkan, tetapi yang menarik perhatian Heritage Foundation dan ahli hukum Sarah Parshall Perry adalah satu agensi kecil yang pertama kali mengakui akan hal ini. Agensi ini adalah Pretrial Services Agency (PSA), satu kantor hukum yang berpusat di Washington D.C. yang membantu pekerja hukum yang bekerja sama dengan orang-orang tergugat.
Pengumuman dari Pretrial Services Agency (di gambar atas) dapat dibaca di sini dalam Federal Register (Registrasi Federal), menjelaskan satu "catatan akan sistem rekod baru" yang akan mengumpulkan data "permohonan pembebasan mandat vaksinasi federal berdasarkan keyakinan agama."
Agensi ini juga menyatakan rencana untuk membuat sistem rekod dalam "konteks darurat kesehatan masyarakat" untuk memelihara "lingkungan yang aman dan sehat" untuk pegawai PSA.
Mereka berwenang untuk melakukan ini, karena Presiden Joe Biden menandatangani perintah eksekutif No. 14043 yang mengharuskan semua pegawai negeri federal untuk menerima The Jab (vaksin).
Pada hari yang sama waktu pengumuman dari PSA ditayangkan, Perry dan ahli hukum kedua, GianCarlo Canaparo, memuat berita yang dipublikasi oleh outlet Heritage news bernama The Daily Signal. Waktu tayangan yang bersamaan mungkin karena Heritage mendapatkan tip tentang rencana yang kontroversial ini, walaupun tidak ada yang tahu pasti dan Perry tidak pernah memberikan informasi lebih dari mana dia tahu tentang pengumuman tersebut.
Terlepas dari itu, empat hari kemudian, Perry dan Canaparo melaporkan dalam berita kedua dari Daily Signal bahwa ada 19 agensi pemerintah federal lagi yang juga berencana -- atau sudah memberlakukan -- pemantauan untuk permohonan pembebasan vaksin atas keyakinan agama dari pekerja-pekerja mereka. Agensi-agensi yang lebih besar dan berwenang ini adalah Department of Justice, Department of Health and Human Services, dan Department of the Treasury, di antara lainnya.
Pemerintahan 'Orwellian'
Perry memberitahukan American Family News data pribadi yang dikumpulkan mencakup kegiatan ibadah, dan informasi latar belakang seperti alamat-alamat sebelumnya dan maiden name (nama sebelum nikah), dan dia menyamakan intrusi pemerintah seperti KGB yang keji di Uni Soviet dan Stasi dari Jerman Timur yang sangat ditakuti.
"Ini salah satu usaha Orwellian yang agresif," kata Perry, "untuk memisahkan dan blacklist (daftar hitam) orang Amerika konserfatif, beragama, dan setia, yang pernah kami lihat."
Pekerja sipil pemerintah federal diperkirakan berjumlah 2,1 juta dimana 90% sudah menerima The Jab pada waktu diberikan batas waktu untuk mentaati order eksekutif dari Presiden Biden pada tanggal 22 November 2021. Jika tingkat kepatuhan vaksinasi sekarang sudah mencapai 95%, berarti sekitar 105,000 pegawai federal tidak patuh dan mereka akan dimasukkan dalam daftar yang mencatat permohonan bebas vaksin berdasarkan keyakinan agama.
Sementara itu, satu hakim federal pada tanggal 22 Januari 2022 memblok mandat vaksin dari Presiden Biden untuk pegawai federal tetapi kelihatannya rencana untuk membuat database masih tetap berjalan.
Membaca pengumuman dari Federal Register (Daftar Federal), Abraham Hamilton III mengatakan bahwa agensi federal tidak pernah memantau permohonan medis dari pegawai federal.
"Anda tidak perlu menjadi orang pintar, atau genius, untuk melihat apa yang sedang terjadi," dia memperingatkan. "Apa yang kita perlu tahu adalah belajar sedikit dari sejarah."
Kapan saja ada satu pemerintahan yang berkuasa membuat daftar orang-orang yang dianggap sebagai pembuat masalah, Hamilton melanjutkan, masyarakat tidak akan melihat kebebasan beragama dan pribadi bertambah.
Catatan Editor: American Family Radio adalah divisi dari American Family Association, induk organisasi dari American Family News Network, yang mengoperasikan AFN.net.
Diterjemahkan secara bebas dari Yes, it's true: Federal government plans to track religious holdouts, Steve Jordahl, Billy Davis, 27 Januari 2022.
Hampir semua pemerintah di dunia berjalan bergandeng tangan dengan para globalis untuk menghabisi 90 populasi dunia, bagi pemimpin negara yang tidak setuju perlahan-lahan disingkirkan dengan berbagai cara, baik itu melalui "kecelakaan" ataupun kecurangan pemilu. Teori konspirasi mulai terbukti satu persatu yang semula yang dianggap khayalan, tetappi diperangi habis-habisan oleh para "pengecek fakta" yang dibayar oleh media-media utama.